Tulungagung, koranmemo.co - Sepanjang tahun 2023, palang pintu perlintasan dan pos jaga mulai dibangun pada empat titik perlintasan sebidang di Tulungagung. Diketahui pembangunan palang pintu perlintasan dan pos jaga tersebut bersumber dari APBD Tulungagung dan APBD Provinsi Jatim.
Kabid Lalu lIntas (Lalin), Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tulungagung, Panji Putranto mengatakan, pada tahun 2023 Pemkab Tulungagung membangun dua palang pintu perlintasan dan pos jaga. Pembangunan itu dilakukan pada perlintasan sebidang di Desa Buntaran Kecamatan Rejotangan dan Desa Pulosari Kecamatan Ngunut.
Sedangkan pada waktu yang bersamaan, Pemprov Jatim melalui Dishub Provinsi Jatim juga melakukan pembangunan dua palang pintu perlintasan dan pos jaga yang ada pada dua lokasi perlintasan sebidang yakni berlokasi di Desa Bendiljatiwetan Kecamatan Sumbergempol dan Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru.
Baca Juga: Dishub Lakukan Inspeksi Jalam Beberapa Pekan Terakhir, Cegah Kawasan Black Spot di Tulungagung
"Tahun ini total ada empat palang pintu perlintasan dan pos jaga yang dibangun, dimana dua diantaranya dibangun oleh Pemkab Tulungagung dan dua lainnya oleh Pemprov Jatim," kata Panji Putranto, Senin (11/12).
Sedangkan anggaran pembangunan tersebut, jelas Panji, untuk pembangunan palang pintu perlintasan dan pos jaga dari Pemkab Tulungagung tentunya mengggunakan APBD Tulungagung dengan total Rp 600 juta. Sedangkan untuk pembangunan dari Pemprov Jatim, pihaknya tidak tahu pasti berapa besarannya, yang jelas pakai APBD Provinsi.
Menurut Panji, idealnya untuk pembangunan satu palang pintu perlintasan dan pos jaganya memerlukan anggaran senilai Rp 300 juta. Anggaran tersebut diketahui juga sudah mendapat paket lengkap seperti dua set palang pintu hingga perangkat elektronik di dalam pos jaga yang terkoneksi dengan jaringan yang ada di Stasiun Tulungagung.
Baca Juga: Evaluasi Rumah Latih Terapi, Trenggalek Maksimalkan Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus
"Jadi total anggaran yang kami pakai untuk membangun dua titik perlintasan sebidang itu Rp 600 juta yang mana masing-masing mendapat Rp 300 juta. Kalau dari Pemprov Jatim kami tidak tahu besarannya berapa, tetapi kalau idealnya minimal seharga Rp 300 juta itu," jelasnya.
