Ponorogo, koranmemo.co - Serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Ponorogo masih kurang maksimal. Hingga memasuki triwulan ketiga ini, total serapan anggaran masih di bawah angka 50 persen dari total APBD 2023.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Sumarno mengatakan serapan yang masih dibawah 50 persen tersebut karena sejumlah faktor salah satunya yakni penyesuaian sistem dari lelang ke e-katalog. Jadi, ada beberapa kelengkapan yang harus perlu dilengkapi.
"Rata rata infrastruktur belum, karena masih di administrasi tahap perencanaan, kebanyakan penyesuaian sistem dari lelang ke e katalog," ungkap Sumarno kepada wartawan, Rabu (9/8).
Baca Juga: Gedung PAUD di Ponorogo Ludes Terbakar, Kerugian Capai Ratusan Juta
Sumarno menggarisbawahi serapan anggaran infrastruktur yang belum maksimal tersebut mencakup keseluruhan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) saja.
"Ada di kesehatan, ada juga pertanian, pendidikan dan OPD lainnya, infrastruktur tidak di PU saja," jelas Sumarno.
Meski dibawah 50 persen, namun pihaknya tidak bisa menyebut apakah sudah tepat atau belum. Sebab, menurutnya untuk realisasi serapan anggaran yang dapat dihitung merupakan pengeluaran yang sifatnya wajib.
