Tulungagung, koranmemo.id - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Tulungagung mencatat ada lebih dari 6.000 rumah yang tidak layak huni di wilayah kerjanya.
Sementara, di tahun 2023 ini, disperkim baru bisa memberikan bantuan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) terhadap 310 rumah saja.
Kepala Disperkim Kabupaten Tulungagung, Anang Prastitianto mengatakan, pihaknya sebenarnya terus berupaya untuk menurunkan angka RTLH di Kabupaten Tulungagagung.
Baca Juga: Ngamar di Rumah Sakit, Dua CJH Trenggalek Batal Berangkat bersama 519 Jemaah Lainnya
Namun angka yang terlalu tinggu dan bantuan untuk program bedah rumah yang tahun ini juga menurun dibanding tahun sebelumnya, membuat penanganan RTLH ikut berkurang.
"Tahun lalu penerima bantuan bedah rumah lebih banyak, tahun ini menurun, kami tidak tahu penyebabnya apa, karena penanganan RTLH itu pakai dua sumber anggaran yakni APBD dan APBN," kata Anang Prastitianto, Jumat (9/6).
Ratusan rumah yang akan diperbaiki tahun ini, jelas Anang, secara rinci 74 RTLH akan diperbaiki menggunakan APBD Kabupaten Tulungagung yang anggarannya mencapai Rp 1,48 milyar. Sedangkan 236 RTLH sisanya melalui program BSPS yang pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Baca Juga: Gadaikan Mobil Sewaan, Seorang Pria Diringkus Reskrim Polsek Tulungagung Kota
Perbaikan RTLH menggunakan APBD tersebar di 15 Kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan perbaikan RTLH menggunakan APBN ada di 7 Kecamatan dengan anggaran senilai Rp 4,7 M.
